Definisi dan Unsur-Unsur Hukum Perselisihan (Conflictenrecht)

Menurut Soediman Kartohadiprodjo

Hukum perselisihan merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang menentukan hukum manakah atau hukum apakah yang akan berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum terpaut lebih dari satu sistem hukum.

Menyimak batasan di atas, diperoleh beberapa unsur yang selanjutnya masing-masing unsur hukum perselisihan tersebut dapat dideskripsikan pengertiannya. Unsur-unsur tersebut adalah:

  1. Asas hukum; Menurut Paul Scholten asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu.
  2. Kaidah hukum; Kaidah hukum atau norma hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan.
  3. Peristiwa hukum; adalah peristiwa yang relevan bagi hukum, peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum.
  4. Saling Bertautnya Dua Sistem Hukum atau Lebih; Yaitu suatu keadaan di mana dua atau lebih sistem hukum memiliki peluang yang sama untuk menguasai suatu peristiwa hukum yang serupa atau hampir serupa.
  5. Kaidah yang Menentukan; Kaidah yang mentukan ini terdapat 2 jenis, yaitu (1) kaidah penunjuk (verwijzingsregel), yakni kaidah yang menunjuk kepada salah satu stelsel hukum yang dipertautkan untuk menentukan hukum manakah diantara sistem hukum yang terpaut itu serta memiliki peluang sama tadi yang kemudian akan berlaku dan menguasai peristiwa hukum yang terjadi. Contohnya: (a) peraturan perkawinan campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken) atau GHR Staatsblad 1898 No. 158, (b) peraturan penundukan sukarela (Regeling op de Vrijwillige Onderwerping) S. 1917 No. 12. (2) Kaidah Bebas atau kaidah berdiri sendiri (zelfstandigregel), yakni kaidah yang mengatur sendiri hubungan-hubungan hukum antar golongan.  Kaidah semacam ini memang diakui hanya merupakan bagian terkecil dari kaidah-kaidah antar golongan. Contohnya: Pasal 6 ayat (2) GHR yang menentukan “berkenaan dengan perkawinan campuran harus selamanya terdapat pejabat nikah”. Kemudian Pasal 7 ayat (2) GHR menentukan “perbedaan agama, suku bangsa, atau keturunan tidak dapat dijadikan penghalang untuk melakukan perkawinan”.
2020-12-12T09:35:58+00:00