Hukum Persaingan Usaha

Perjanjian yang Dilarang Dalam UU No. 5 Tahun 1999

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merumuskan bahwa perjanjian dapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (Pasal 1 angka 7), kedua-duanya diakui atau digunakan sebagai alat bukti dalam kasus persaingan usaha. Sebelumnya perjanjian tidak tertulis umumnya dianggap tidak begitu kuat sebagai alat bukti di pengadilan, karena hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini lebih menekankan dan menganggap bukti tertulis dan otentik sebagai alat bukti yang kuat.

Pengakuan dan masuknya perjanjian yang tidak tertulis sebagai bukti adanya kesepakatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam hukum persaingan adalah sangat tepat dan telah sesuai dengan rezim hukum persaingan yang berlaku di berbagai negara. Pada umumnya para pelaku usaha tidak akan begitu ceroboh untuk memformalkan kesepakatan antara mereka dalam suatu bentuk tertulis, yang akan memudahkan terbuktinya kesalahan mereka. Oleh karenanya perjanjian tertulis di antara para pelaku usaha yang bersekongkol atau yang bertentangan dengan hukum persaingan akan jarang ditemukan.

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untukn dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

  1. Oligopoli
  2. Penetapan harga; yang terdiri dari Penetapan Harga (Pasal 5), Diskriminasi Harga (Pasal 6), Jual Rugi (Pasal 7), dan Pengaturan Harga Jual Kembali (Pasal 8).
  3. Pembagian wilayah (Pasal 9)
  4. Pemboikotan (Pasal 10)
  5. Kartel (Pasal 11)
  6. Trust (Pasal 12)
  7. Oligopsoni (Pasal 13)
  8. Integrasi vertikal (Pasal 14)
  9. Perjanjian Tertutup; yang terdiri dari exclusive distribution agreement (Pasal 15 ayat 1), tying agreement (Pasal 15 ayat 2), dan vertical agreement on discount (Pasal 15 ayat 3)
  10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri