Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau Suspension of Payment atau Surseance van Betaling

Adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.

Antara kepailitan debitor dan penundaan kewajiban pembayaran utang terdapat perbedaan-perbedaan, yaitu:

  1. Kewenangan debitor; Dalam proses kepailitan, setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, pihak debitor pailit hilang kewenangannya sejauh yang menyangkut dengan kepengurusan hartanya. Kewenangannya tersebut diganti oleh kurator. Akan tetapi dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, pihak debitor tidak kehilangan kewenangannya dalam hal pengurusan harta-hartanya.
  2. Jangka waktu penyelesaian; Untuk penundaan kewajiban pembayaran utang, maka seluruh proses penundaan kewajiban pembayaran utang, sampai perdamaian disahkan oleh pengadilan niaga, tidak boleh melebihi jangka waktu 270 hari terhitung sejak putusan pengadilan niaga terhadap penundaan pembayaran utang tersebut. Dalam proses kepailitan, setelah diputuskannya pailit oleh pengadilan niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan, sampai dengan proses pembagian harta pailit dan rehabilitasi.
  3. Fungsi Perdamaian; Dalam kepailitan fungsi perdamaian hanya sebatas untuk bagaimana cara pemberesan dan pembagian harta pailit, dalam penundaan kewajiban pembayaran utang fungsi terpentingnya justru penyelesaian pembayaran utang, termasuk persetujuan terhadap dilakukannya restrukturisasi utang-utang debitor.
  4. Hak suara dalam perdamaian dari kreditor preferensi yang dibantah; Dalam proses kepailitan bagi kreditor separatis dan kreditor yang diistimewakan, maka jika haknya dibantah dia tidak dapat mengeluarkan suara dalam rapat berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali jika telah melepaskan haknya untuk diistimewakan. Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, hakim pengawas yang harus menentukan apakah dan sampai jumlah berapakah para kreditor yang tagihannya dibantah dapat ikut serta dalam pemungutan suara.
  5. Pengaturannya lebih sederhana; Pengaturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang jeuh lebih sederhana. Hanya saja dalam beberapa hal, beberapa ketentuan yang berlaku terhadap kepailitan dinyatakan berlaku juga bagi penundaan kewajiban pembayaran utang secara mutatis mutandis.
  6. Antara pengurus dan kurator; Pengurus (administrator) dalam PKPU hanya bertindak untuk secara bersama-sama dengan debitor mengurus harta-harta debitor. Jadi antara pengurus dan debitor tidak saling menggantikan, tetapi saling mendampingi. Apabila debitor bertindak dalam mengurus harta-hartanya tanpa diberi kewenangan oleh pihak pengurus, tindakannya tersebut tidak mengikat harta debitor, kecuali jika tindakannya tersebut menguntungkan terhadap harta debitor.
  7. Jangka waktu penangguhan eksekusi dari kreditor preferens; Dalam proses kepailitan, penangguhan eksekusi berlaku untuk maksimum 90 hari sejak putusan pailit ditetapkan oleh pengadilan niaga tingkat pertama. Sedangkan dalam proses PKPU jangka waktu penangguhan eksekusi tersebut berlaku selama masa PKPU, yaitu untuk jangka waktu maksimum 270 hari terhitung adanya putusan pengadilan niaga tentang penangguhan pembayaran utang di tingkat pertama.
  8. Alasan pengajuan pailit dan PKPU; Dalam mengajukan permohonan pailit, debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang. Sementara alasan PKPU adalah karena debitor dalam keadaan tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.
  9. Debitor pailit, direktur, dan komisaris perusahaan pailit tidak boleh menjadi direktur/komisaris di perusahaan lain. Hal ini tidak berlaku bagi PKPU.
  10. Kedudukan kreditor separatis; Dalam kepailitan kreditor separatis harus mengajukan tagihannya untuk diverifikasi tanpa harus melepaskan kedudukannya selaku kreditor preferens dan apabila terdapat bantahan terhadap kreditor separatis, termasuk juga kreditor diistimewakan, dia tidak mempunyai hak suara dalam perdamaian, kecuali dia melepaskan posisinya sebagai kreditor separatis, sehingga menjadi kreditor konkuren.

Akibat-akibat hukum dari penundaan kewajiban pembayaran utang:

  1. Debitor kehilangan independensinya;
  2. Jika debitor telah minta dirinya pailit, dia tidak dapat lagi minta penundaan kewajiban pembayaran utang;
  3. Jika penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir, debitor langsung pailit;
  4. Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang dan pelaksanaan eksekusi ditangguhkan;
  5. Sitaan berakhir dan diangkat;
  6. Perkara yang sedang berjalan ditangguhkan;
  7. Debitor tidak boleh menjadi penggugat atau tergugat;
  8. Penundaan pembayaran utang tidak berlaku bagi kreditor preferens;
  9. Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap beberapa jenis biaya penting;
  10. Hak retensi yang dipunyai oleh kreditor tetap berlaku;
  11. Berlaku masa penangguhan eksekusi hak jaminan;
  12. Bisa dilakukan kompensasi (set off);
  13. Kepastian terhadap perjanjian timbal balik;
  14. Perjanjian di bursa komoditi berakhir;
  15. Debitor dapat mengakhiri sewa menyewa;
  16. Dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja;
  17. Pembayaran kepada debitor yang telah memperoleh penundaan kewajiban pembayaran utang tidak membebaskan harta kekayaan;
  18. Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku untuk peserta debitor dan garantor;
  19. Tidak ada actio pauliana;
  20. Perbuatan debitor tidak dapat dibatalkan oleh kurator;
  21. Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dilakukan berkali-kali;
  22. Berlaku ketentuan pidana;

Suatu PKPU dapat diakhiri atau berakhir dengan berbagai cara dan dalam berbagai tahap, yaitu:

  1. Diakhiri karena kesalahan debitor;
  2. Dicabut karena keadaan harta debitor sudah membaik;
  3. Berakhir karena tercapai perdamaian;
  4. Berakhir karena rencana perdamaian ditolak;
  5. Berakhir karena perdamaian tidak disahkan oleh pengadilan niaga;
  6. Berakhir karena penundaan kewajiban pembayaran utang dibatalkan;
  7. Berakhir setelah masa penundaan kewajiban pembayaran utang terlampaui;
  8. Berakhir karena tidak tercapai perdamaian;
  9. Berakhir karena penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap tidak disetujui oleh kreditor.
2019-11-07T11:15:37+00:00