Verifikasi,Insolvensi, Prosedur Renvoi, dan Pemberesan Harta Pailit

Insolvensi adalah (Friedman):

  1. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh tempo seperti layaknya dalam bisnis, atau
  2. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

Dalam istilah Undang-Undang Kepailita, insolvensi disebut sebagai keadaan tidak mampu membayar, Jadi insolvensi itu terjadi demi hukum jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar.

Secara prosedural hukum positif, maka dalam suatu proses kepailitan harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika:

  1. Dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian;
  2. Jika perdamaian yang ditawarkan telah ditolak;
  3. Pengesahan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak.

Verifikasi Utang dan Prosedur Renvoi

Pencocokan (verifikasi) piutang/utang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepailitan. Dengan pencocokan piutang inilah nantinya ditentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor. Rapat pencocokan piutang dipimpin oleh hakim pengawas, sedangkan berita acara rapat ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera.

Rapat pencocoka piutang tersebut dihadiri oleh:

  1. Hakim pengawas sebagai pimpinan rapat;
  2. Panitera sebagai pencatat;
  3. Debitor, dalam hal ini debitor harus hadir dan dia harus hadir sendiri, tidak dapat diwakilkan.
  4. Semua kreditor dapat hadir sendiri atau melalui kuasa hukum;
  5. Kurator harus hadir.

Untuk prosedur renvoi berlaku ketentuan dan dilakukan sebagai berikut:

  1. Hakim pengawas memerintahkan para pihak yang berbantahan, jika tidak bisa didamaikan, untuk menyelesaikan sengketanya kepada pengadilan niaga tanpa perlu lagi suatu panggilan dari pengadilan niaga. Persidangan kembali oleh pengadilan niaga ini sering disebut dengan istilah renvoi.
  2. Para pihak harus diwakili oleh advokat;
  3. Para pihak yang berbantahan dapat minta debitor untuk hadir di mana debitor tersebut boleh diwakili oleh advokat;
  4. Apabila debitor tidak mau hadir, perkara dilanjutkan berdasarkan berkas yang ada;
  5. Yang hadir dalam sidang hanya para pihak yang bersengketa dan kreditor lain yang tidak bersengketa tidak boleh hadir;
  6. Debitor pailit pun dapat mengajukan perlawanan, baik untuk seluruh utang atau untuk sebagian maupun hanya bantahan tentang adanya hak untuk diistimewakan;
  7. Jika kreditor yang meminta pencocokan piutang tidak hadir dalam sidang, harus dianggap permintaannya ditarik kembali;
  8. Jika yang mengajukan bantahan terhadap piutang tidak hadir dalam sidang, bantahan dianggap ditarik kembali sehingga hakim mengakui piutang tersebut;
  9. Perkara dilangsungkan secara singkat.

Likuidasi Aset

Likuidasi aset adalah melikuidasi aset-aset debitor pailit, yakni mengalihkan atau menjual aset-aset tersebut kepada pihak manapun sehingga diperoleh uang tunai sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan, serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan ataupun undang-undang lainnya. Dalam hal ini, semboyannya bagi kurator adalah cash is the king.

Beberapa alasan menjual aset dan saat penjualan aset adalah sebagai berikut:

  1. Untuk menutupi ongkos kepailitan;
  2. Penahanan barang mengakibatkan kerugian;
  3. Kurator menjual barang jaminan utang dalam masa penangguhan eksekusi jaminan utang (stay);
  4. Barang yang tidak diperlukan untuk kelangsungan usaha boleh dijual;
  5. Kurator menjual barang-barang pada umumnya dalam rangka pemberesan.

Aset debitor yang tidak perlu dibagi adalah:

  1. Aset-aset tertentu dari debitor pailit;
  2. Sejumlah uang biaya hidup debitor pailit;
  3. Sejumlah perabot rumah tangga.

Cara menghitung dan urut-urutan pembagian budel pailit:

  1. Harta yang bukan harta pailit harus dikeluarkan terlebih dahulu;
  2. Seluruh utang harta pailit juga harus dikeluarkan dari harta pailit;
  3. Kreditor separatis dapat mengeksekusi sendiri jaminan utangnya;
  4. Kreditor separatis menduduki urutan tertinggi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
  5. Ongkos-ongkos kepailitan menduduki urutan tertinggi setelah kreditor separatis dan harus dibebani kepada setiap kreditor preferensi yang bukan separatis;
  6. Piutang yang diistimewakan untuk barang tertentu lebih didahulukan daripada piutang diistimewakan secara umum;
  7. Piutang yang diistimewakan secara umum mempunyai urutan didahulukan sesuai nomor penyebutannya dalam KUH Perdata;
  8. Piutang kreditor konkuren dibagi secara pro rata;
  9. Apabila ada kelebihan aset dari piutang, diserahkan kembali kepada debitor pailit;
  10. Hak kreditor preferen dan separatis dalam kepailitan dan likuidasi
2019-11-06T19:12:12+00:00