Prosedur Permohonan Pailit dan Pengadilan Niaga

Prosedur permohonan pailit dan langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu proses permohonan pailit adalah sebagai berikut:

  1. Permohonan pernyataan pailit dan pendaftarannya kepada pengadilan melalui panitera pengadilan negeri.
  2. Panitera menyampaikan permohonan persyaratan pailit kepada ketua pengadilan negeri.
  3. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang
  4. Pemanggilan sidang, yaitu 7 hari sebelum sidang pertama.
  5. Sidang dilaksanakan, yaitu 20 hari sejak pendaftaran.
  6. Sidang dapat ditunda jika memenuhi persyaratan, yaitu dalam 25 hari setelah didaftarkan.
  7. Putusan permohonan pailit, yaitu 60 hari setelah didaftarkan
  8. Penyampaikan salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan, yaitu 3 hari setelah putusan
  9. Pengajuan dan pendaftaran permohonan Kasasi dan memori Kasasi kepada panitera pengadilan negeri.
  10. Panitera pengadilan negeri mengirim permohonan Kasasi dan memori Kasasi kepada pihak terkasasi, yaitu dalam 2 hari setelah pendaftaran permohonan Kasasi.
  11. Pihak terkasasi menyampaikan kontra memori Kasasi kepada pihak panitera pengadilan negeri, yaitu 7 hari sejak pihak terkasasi menerima dokumen Kasasi.
  12. Panitera pengadilan negeri menyampaikan kontra memori Kasasi kepada pemohon kasasi, yaitu 2 hari setelah kontra memori Kasasi diterima.
  13. Panitera pengadilan negeri menyampaikan berkas Kasasi kepada Mahkamah Agung, yaitu 14 hari setelah pendaftaran permohonan Kasasi.
  14. Mahkamah Agung mempelajari dan menetapkan hari sidang untuk Kasasi, yaitu 2 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
  15. Sidang pemeriksaan permohonan Kasasi, yaitu 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
  16. Putusan Kasasi, yaitu 60 harii setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
  17. Penyampaian putusan Kasasi oleh panitera Mahkamah Agung kepada panitera pengadilan negeri, yaitu 3 hari setelah putusan Kasasi diucapkan.
  18. Juru sita pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan Kasasi kepada pemohon kasasi, termohon Kasasi, kurator, dan hakim pengawas, yaitu 2 hari setelah putusan kasasi diterima.
  19. Pengajuan Peninjauan Kembali dan pendaftarannya beserta bukti pendukung ke kepaniteraan pengadilan negeri dan pengajuan salinan permohonan Peninjauan Kembali dan salinan bukti pendukung kepada termohon Peninjauan Kembali.
  20. Penyampaian permohonan Peninjauan Kembali kepada panitera Mahkamah Agung, yaitu 2 hari setelah pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali.
  21. Penyampaian salinan permohonan Peninjauan Kembali berikut bukti pendukung oleh panitera pengadilan negeri kepada pemohon peninjauan kembali.
  22. Pengajuan jawaban terhadap permohonan Peninjauan Kembali oleh termohon Peninjuan Kembali, yaitu 10 hari setelah pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali.
  23. Penyampaian jawaban termohon Peninjauan Kembali kepada panitera Mahkamah Agung oleh panitera pengadilan negeri, yaitu 12 hari setelah pendaftaran jawaban.
  24. Pemeriksaan dan pemberian keputusan Mahkamah Agung terhadap Peninjauan Kembali, yaitu 30 hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima panitera Mahkamah Agung. Hal ini berbeda dengan putusan Kasasi yang memberikan waktu 60 hari.
  25. Penyampaian salinan putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung kepada para pihak, yaitu 32 hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima panitera Mahkamah Agung. Hal ini berbeda dengan putusan Kasasi yang oleh panitera Mahkamah Agung hanya disampaikan kepada panitera pengadilan negeri, bukan langsung kepada para pihak.

Khusus untuk perkara-perkara Kepailitan dan PKPU, maka perkecualian-perkecualian terhadap hukum acara yang berlaku umum adalah sebagai berikut:

  1. Hanya pengadilan khusus yang berwenang, yaitu pengadilan niaga;
  2. Hakim khusus;
  3. Karena jangka waktu proses peradilan yang terbatas, mau tidak mau prosedur berperkara dan pembuktiannya lebih simpel;
  4. Jangka waktu yang berbeda dan lebih pasti untuk tindakan-tindakan prosedural;
  5. Tidak mengenal lembaga banding, tetapi langsung kasasi dan peninjauan kembali;
  6. Para pihak khusus dan eksklusif untuk pemohon pailit tertentu;
  7. Adanya lembaga hakim pengawas dan kurator;
  8. Prinsip presumsi mengetahui (presumption of knowledge) dan asas pembuktian terbalik terhadap pengalihan harta debitor dalam hal-hal tertentu;
  9. Penangguhan hak eksekusi pemegang hak jaminan utang tertentu;
  10. Penggugat wajib diwakili oleh Advokat.
2019-11-06T11:18:48+00:00