Pengertian, Kewajiban, dan Kewenangan Kurator

Menurut Undang-Undang Kepailitan yang dapat bertindak untuk menjadi Kurator adalah:

  1. Balai Harta Peninggalan
  2. Kurator lainnya

Yang dimaksud kurator lainnya adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Peroarangan yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan
  2. Telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kurator

Kewenangan, Tugas, dan Hak Kurator

  1. Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Tugas ini sudah dapat dijalankannya sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan meskipun putusan tersebut belum inkracht, yakni meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.
  2. Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.
  3. Dapat melakukan pinjaman (mengambil loan) dari pihak ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan harta pailit.
  4. Terhadap pengambilan pinjaman dari pihak ketiga, dengan persetujuan hakim pengawas, pihak kurator berwenang pula untuk membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai, dan hak agunan lainnya.
  5. Kurator dapat menghadap pengadilan dengan seizin hakim pengawas, kecuali untuk hal-hal tertentu.
  6. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 36 yaitu perjanjian timbal balik
  7. Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditor separatis setelah dua bulan insolvensi atau kurator menjual barang bergerak dalam masa stay. Ataupun membebaskan barang agunan dengan membayar kepada kreditor separatis yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar dan jumlah utang yang dijamin dengan barang agunan tersebut.
  8. Kewenangan untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit, atas persetujuan panitia kreditor atau hakim pengawas jika tidak ada panitia kreditor, walupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali
  9. Kurator berwenang untuk mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi, atas persetujuan hakim pengawas.
  10. Kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pihak kreditor atau pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi hak tanggungan, gadai, atau hak agunan lainnya.
  11. Membuat uraian mengenai harta pailit
  12. Mencocokan piutang dan membuat daftar piutang
  13. Melaksanakan pembayaran kepada kreditor dalam proses pemberesan
  14. Melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum actio pauliana atau tindakan pembatalan lainnya.
  15. Membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditor yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan tersebut.
  16. Hak kurator atas imbalan jasa (fee) yang ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit oleh hakim yang berlandaskan pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM
  17. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.
  18. Kurator harus independen dan terbebas dari setiap benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor dan tidak boleh sekaligus memegang lebih dari tiga kasus Kepailitan/PKPU.
  19. Kewajiban menyampaikan laporan tiga bulanan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.
  20. Apabila telah ditetapkan hari pelelangannya, pelelangan dilanjutkan oleh kurator atas beban harta pailit dengan kuasa dari hakim pengawas.
  21. Kurator dapat menghentikan ikatan sewa menyewa. Sewa menyewa dapat dihentikan karena debitor dinyatakan pailit adalah jika debitor pailit tersebut menyewa suatu barang dari pihak lain. Dalam hal ini, baik kurator maupun pihak yang menyewakan barangnya sama-sama dapat memutuskan hubungan sewa menyewa tersebut
  22. Kurator dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan. Jika setelah diputuskan pernyataan pailit ada karyawan yang bekerja pada debitor pailit, baik karyawan maupun kurator sama-sama berhak untuk memutuskan hubungan kerja.
  23. Kurator dapat menerima warisan, tetapi jika menguntungkan harta pailit.
  24. Kurator dapat menolak warisan dengan izin dari hakim pengawas
  25. Barang-barang berharga milik debitor pailit disimpan oleh kurator
  26. Kurator berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan
  27. Kewenangan untuk memberi persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar dari perseroan terbatas yang pailit

Kurator dapat menjual harta pailit pada tahap-tahap tertentu dan dengan alasan-alasan tertentu, yaitu:

  1. Untuk menutupi ongkos kepailitan
  2. Penahanan barang mengakibatkan kerugian
  3. Kurator menjual barang jaminan utang dalam masa penangguhan eksekusi jaminan utang
  4. Barang yang tidak diperlukan untuk kelangsungan usaha boleh dijual.
  5. Kurator menjual barang-barang pada umumnya dalam rangka pemberesan.
2019-11-06T14:56:35+00:00