Actio Pauliana dalam Kepailitan

Actio Pauliana adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor untuk kepentingan debitor tersebut yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya. Misalnya menjual barang-barangnya sehingga barang tersebut tidak dapat lagi disita atau dijaminkan oleh pihak kreditor.

Syarat-syarat dari Actio Pauliana menurut Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut:

  1. Dilakukan actio pauliana tersebut untuk kepentingan harta pailit;
  2. Adanya perbuatan hukum dari debitor
  3. Debitor tersebut telah dinyatakan pailit, jadi tidak cukup misalnya jika terhadap debitor tersebut hanya diberlakukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
  4. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan (prejudice) kreditor;
  5. Perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan;
  6. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitor tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
  7. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
  8. Perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan, yaitu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang, misalnya membayar pajak.

Beberapa tindakan di bawah ini tidak dapat dibatalkan dengan actio pauliana karena tidak memenuhi elemen suatu perbuatan hukum, yaitu:

  1. Debitor memusnahkan asetnya;
  2. Debitor menolak menerima sumbangan atau hibah;
  3. Debitor tidak mengeksekusi atau tidak menyelesaikan suatu kontrak yang sudah terlebih dahulu diperjanjikannya.

Jika debitor telah melakukan pembayaran atas utangnya kepada kreditor tertentu sebelum putusan pailit dijatuhkan kepadanya, sungguhpun ini merupakan perbuatan yang diwajibkan, pembayaran utang tersebut masih dapat dibatalkan jika:

  1. Apabila dapat dibuktikan bahwa si penerima pembayaran mengetahui bahwa pada saat dibayarnya utang tersebuut oleh debitor, kepada debitor tersebut telah dimintakan pernyataan pailit atau pelaporan untuk itu sudah dimintakan;
  2. Apabila pembayaran utang tersebut akibat kolusi antara kreditor dan debitor yang dapat memberikan keuntungan kepada debitor tersebut melebihi dari kreditor-kreditor lainnya.

Syarat agar suatu actio pauliana dapat diajukan adalah bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan (prejudice) kreditor. Perbuatan yang merugikan kreditor tersebut antara lain:

  1. Penjualan barang yang harganya di bawah harga pasar;
  2. Pemberian suatu barang sebagai hibah atau hadiah;
  3. Melakukan sesuatu yang dapat menambah kewajiban atau beban pada harta pailit. Misalnya memberikan garansi oleh anak perusahaan pada utang yang diambil oleh perusahaan holding;
  4. Melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian terhadap rangking kreditor. Misalnya memberikan pembayaran utang atau jaminan utang terhadap kreditor tertentu saja.

Syarat-syarat agar berlakunya prinsip pembuktian terbalik atau pembuktian bahwa terpenuhinya unsur “mengetahui”  atau “patut mengetahui” dapat diberlakukan dalam kasus kepailitan adalah sebagai berikut:

  1. Perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan;
  2. Perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitor;
  3. Hanya berlaku untuk perbuatan-perbuatan tertentu atau perbuatan dalam hal-hal tertentu.
2019-11-06T17:11:32+00:00