Pendahuluan

Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (social institution) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan, hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling pengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi

Beberapa faktor penyebab kurangnya perhatian para sosiolog terhadap hukum:

  1. Para sosiolog mengalami kesulitan untuk menyoroti sistem hukum semata-mata sebagai himpunan kaidah-kaidah yang bersifat normatif sebagaimana halnya dengan para yuris. Adalah suatu hal yang sulit bagi para sosiolog untuk menempatkan dirinya di dalam alam yang normatif, oleh karena sosiologi merupakan suatu disiplin yang kategoris. Artinya, sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini dan tidak menelaah tentang apa yang seharusnya terjadi.
  2. Kadangkala seorang sosiolog merasakan adanya kesulitan-kesulitan untuk menguasai keseluruhan data tentang hukum yang demikian banyaknya yang pernah dihasilkan oleh beberapa generasi ahli-ahli hukum.
  3. Sosiologi secara umum lebih mempunyai kecenderungan untuk memperhatikan alat-alat pengendalian sosial yang informal daripada yang formal, oleh karena para sosiolog ingin membuktikan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa penerapan hukum harus selalu didukung oleh sanksi-sanksi adalah tidak benar.
  4. Suatu fakta yang merupakan penghalang yang besar terhadap hubungan antara sosiologi dengan hukum yang pada akhirnya menyebabkan lambatnya perkembangan sosiologi hukum adalah kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para sosiolog dengan para ahli hukum, oleh karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama.

Beberapa masalah yang disoroti sosiologi hukum:

  1. Hukum dan sistem sosial masyarakat
  2. Persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sistem-sistem hukum
  3. Sifat sistem hukum yang dualistis
  4. Hukum dan kekuasaan
  5. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya
  6. Kepastian hukum dan kesebandingan
  7. Peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat: Yang meliputi (a) Pengadilan, (b) Efek suatu peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, (c) Tertinggalnya hukum di belakang perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat, (d) Difusi hukum dan pelembagaannya, (e) Hubungan antara para penegak atau pelaksana hukum, dan  (f) Masalah keadilan.

Perihal perspektif dalam sosiologi hukum, maka secara umum ada 2 (dua) pendapat utama sebagai berikut:

  1. Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa kepada sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum, di dalam mengidentifikasikan konteks sosial dimana hukum tadi diharapkan berfungsi.
  2. Pendapat-pendapat lain menyatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan.

Kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataannya adalah sebagai berikut:

  1. Sosilogi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
  2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
  3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

Kegunaan-kegunaan umum tersebut di atas, secara terperinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

A) Pada taraf organisasi dalam masyarakat:

  1. Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan, dan penegakan hukum.
  2. Dapatnya diidentifikasikannya unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum.
  3. Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakannya.

B) Pada taraf golongan dalam masyarakat:

  1. Pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menentukan di dalam pembentukan dan penerapan hukum.
  2. Golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya malahan dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu.
  3. Kesadaran hukum pada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat

C) Pada taraf individual:

  1. Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan warga-warga masyarakat.
  2. Kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya.
  3. Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban-kewajiban, hak-hak, maupun perilaku yang teratur.

(Sorjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1988)

2019-11-01T11:00:11+00:00