Aliran-Aliran Pemikiran yang Mempengaruhi Terbentuknya Sosiologi Hukum (1/2)

Dari sudut sejarah, maka istilah “sosiologi hukum” untuk pertama kalinya untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Anzilotti dari Italia pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli baik di bidang filsafat hukum, ilmu hukum, maupun sosiologi.

Hasil pemikiran para ahli filsafat hukum dan ilmu hukum

A) Mazhab Formalistis

1) John Austin

Teorinya dikenal dengan nama Analytical Jurisprudence. Austin terkenal dengan pahamnya yang menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Ia menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup. Jadi hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan, dan hukum tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk, melainkan didasarkan pada kekuasaan dari penguasa.

Menurut Austin, hukum dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

  1. Hukum yang dibuat oleh Tuhan
  2. Hukum yang dibuat oleh umat manusia, yang terdiri dari: (a) Hukum yang sebenarnya, dan (b) Hukum yang tidak sebenarnya.

Hukum yang sebenarnya terdiri atas hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya, dan hukum yang disusun oleh individu-individu guna melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya bukanlah merupakan hukum yang secara langsung berasal dari penguasa, akan tetapi merupakan peraturan-peraturan yang disusun oleh perkumpulan-perkumpulan atau badan-badan tertentu. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya mengandung 4 unsur, yaitu: perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan.

2) Hans Kelsen

Ia terkenal dengan teori murni tentang hukum (pure theory of law). Kelsen menganggap suatu sistem hukum sebagai suatu sistem pertanggapan dari kaidah-kaidah, dimana suatu kaidah hukum tertentu akan dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Kaidah yang merupakan puncak dari sistem pertanggapan tadi dinamakannya sebagai kaidah dasar atau Grundnorm. Jadi menurut Kelsen, setiap sistem hukum merupakan Stufenbau dari kaidah-kaidah. Di puncak stufenbau tersebut terdapatlah Grundnorm yang merupakan kaidah dasar dari ketertiban tata hukum nasional. Kaidah dasar tersebut tidak dapat merupakan suatu kaidah hukum positif sebagai hasil keputusan legislatif, oleh karena hal itu hanya merupakan hasil analisa cara berpikir yuridis. Kaidah dasar tersebut, merupakan dasar dari segenap penilaian yang bersifat yuridis yang dimungkinkan di dalam suatu tertib hukum dari negara-negara tertentu. Jadi perumusan kaidah dasar dari suatu negara dapat berbeda dari negara lainnya, oleh karena hal itu tergantung dari sifat negara masing-masing. Sahnya suatu kaidah hukum dapat dikembalikan pada kaidah-kaidah hukum yang lebih tinggi dan akhirnya pada kaidah dasar.

B) Mazhab Sejarah dan Kebudayaan

1) Friedrich Karl von Savigny

von Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (volksgeist). Dia berpendapat semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Ia selanjutnya mengemukakan betapa pentingnya untuk meneliti hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilainya. Hal lain yang menjadi salah satu pokok ajarannya adalah penekanannya pada aspek dinamis dari hukum yang didasarkan pada sejarah hukum tersebut.

2) Sir Henry Maine

Ia terkenal sebagai penulis buku “Ancient Law”. Teorinya yang terkenal adalah perihal perkembangan hukum dari status ke kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana ke masyarakat yang modern dan kompleks. Menurut Maine, hubungan-hubungan hukum yang didasarkan pada status warga-warga masyarakat yang masih sederhana, berangsur-angsur akan hilang apabila masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat yang meodern dan kompleks. Pada masyarakat-masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan-hubungan hukum didasarkan pada sistem-sistem hak dan kewajiban yang didasarkan pada kontrak yang secara sukarela dibuat dan dilakukan oleh para pihak.

C) Aliran Utilitarianisme

1) Jeremy Bentham

Dalam teorinya tentang hukum, Bentham mempergunakan salah satu prinsip dari aliran Utilitarianisme yakni bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Menurutnya setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut, dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari apa yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ajaran ini didasarkan pada “hedonistic utilitarianisme”. Selanjutnya Bentham mengemukakan bahwa pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga-warga masyarakat secara individual.

2) Rudolph von Ihering

Ajarannya disebut dengan “Social Utilitarianism”. Ia menganggap bahwa hukum merupakan alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Ajaran-ajarannya banyak mempengaruhi jalan pikiran para sarjana sosiologi hukum Amerika Serikat, antara lain Roscoe Pound.

C) Aliran Sociological Jurisprudence

1) Eugen Ehrlich

Seorang ahli hukum dari Austria yaitu Eugen Ehrlich dianggap sebagai pelopor dari aliran ini berdasarkan hasil karyanya yang berjudul “Fundamental Pricinple of the Sociology of Law”. Dia menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau dengan apa yang disebut oleh para antropolog sebagai pola-pola kebudayaan (culture pattern). Ehrlich mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif, ataupun ilmu hukum, akan tetapi justu terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Tata tertib dalam masyarakat didasarkan pada peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh negara.

2) Roscoe Pound

Ia berpendapat bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas dari ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka supaya kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.

Roscoe pound menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (law in action), yang dibedakannya dengan hukum yang tertulis (law in the books). Ajarannya tersebut menonjolkan masalah apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perikelakuan dan dapat diperluas lagi sehingga juga mencakup masalah-masalah keputusan-keputusan pengadilan serta pelaksanaannya, dan juga antara isi suatu peraturan dengan efek-efeknya yang  nyata.

E) Aliran Realisme Hukum

Aliran ini diprakarsai oleh Karl Llewellyn, Jerome Frank, dan Justice Oliver Wendel Holmes. Mereka terkenal dengan konsep yang radikan tentang proses peradilan denga menyatakan bahwa hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, akan tetapi juga membentuk hukum. Seorang hakim harus selalu memilih, dia yang menentukan prinsip-prinsip mana yang dipakai dan pihak-pihak mana yang akan menang. Keputusan-keputusan hakim seringkali mendahului penggunaan prinsip-prinsip hukum yang formal. Keputusan-keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil-hasil proses hukum. Suatu keputusan pengadilan biasanya dibuat atas dasar konsepsi-konsepsi hakim yang bersangkutan tentang keadilan, dan kemudian dirasionalkan di dalam suatu pendapat tertulis.

 

2019-11-02T16:59:12+00:00