Jenis dan Sifat Persidangan

Pasal 40 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Dilihat dari materi persidangan terkait dengan proses suatu perkara, sidang MK dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan Pengucapan Putusan.

  1. Pemeriksaan Pendahuluan

Secara keseluruhan, pemeriksaan pendahuluan meliputi:

a) Identitas dan kualifikasi pemohon, kewenangan bertindak dan surat-surat kuasa.

b) Kedudukan hukum pemohon

c) Isi permohonan merupakan wewenang MK dan bila perlu dilakukan penyederhanaan masalah yang diajukan, termasuk penggabungan perkara yang memiliki posita dan petitum yang sama.

d) Perubahan permohonan baik atas saran hakim maupun atas kehendak pemohon sendiri

e) Alat-alat bukti yang akan diajukan

f) Saksi dan ahli dan pokok keterangan yang akan diberikan

g) Pengaturan jadwal sidang dan tertib persidangan

2. Pemeriksaan Persidangan

Tahapan pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

a) Penyampaian pokok-pokok permohonan secara lisan

b) Penyampaian pokok-pokok jawaban termohon atau keterangan pihak-pihak terkait secara lisan.

c) Pemeriksaan alat bukti dari pemohon maupun dari termohon dan pihak terkait

d) Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan pemohon

e) Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan oleh termohon atau pihak terkait.

f) Penyampaian kesimpulan oleh pemohon

g) Penyampaian kesimpulan oleh termohon dan/atau pihak terkait.

3. Rapat Permusyawaratan Hakim

RPH merupakan salah satu jenis dari sidang pleno, yang sifatnya tertutup. RPH yang membahas perkara bersifat rahasia yang hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera, dan panitera pengganti. Di dalam RPH ini dibahas perkembangan suatu perkara, putusan, serta ketetapan yang terkait dengan suatu perkara.

4. Pengucapan Putusan

Putusan biasanya dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim konstitusi, diawali oleh ketua sidang, dilanjutkan oleh hakim konstitusi yang lain, dan pada bagian kesimpulan, amar putusan dan penutup dibacakan oleh ketua sidang lagi. Setiap hakim konstitusi akan mendapatkan bagian tertentu dari putusan untuk dibacakan secara berurutan, kecuali hakim konstitusi yang dalam posisi mengajukan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) atau alasan yang berbeda (concurring opinion). Hakim yang mengajukan dissenting opinion atau consurring opinion membacakan pendapatnya atau alasannya sendiri setelah ketua sidang membacakan amar putusan.

Sidang pleno pengucapan putusan harus dilakukan secara terbuka untuk umum. Hal ini merupakan keharusan karena apabila putusan diucapkan dalam persidangan yang tertutup, akan berakibat putusan MK tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan terbuka untuk umum. Dengan demikian, putusan MK bersifat tetap dan mengikat sejak setelah sidang pengucapan putusan selesai.

2019-09-08T13:12:54+00:00