Beban Pembuktian dan Alat Bukti

Pembuktian dalam peradilan MK dapat disebut menerapkan ajaran pembuktian bebas yang terbatas. Ketentuan mengenai pembuktian bebas yang terbatas dapat dijumpai dalam PMK yang mengatur pedoman beracara untuk setiap wewenang MK.

Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang menyatakan:

  1. Pembuktian dibebankan kepada Pemohon
  2. Apabila dipandang perlu, Hakim dapat pula membebankan pembuktian kepada Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait.
  3. Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait dapat mengajukan bukti sebaliknya (tegen bewijs).

Untuk perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara, Pasal 16 PMK No. 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara menyatakan:

  1. Beban pembuktian berada pada pihak pemohon
  2. Dalam hal terdapat alasan cukup kuat, Majelis Hakim dapat membebankan pembuktian kepada pihak termohon.
  3. Majelis Hakim dapat meminta pihak terkait untuk memberikan keterangan dan/atau mengajukan alat bukti lainnya.

Untuk perkara perselisihan hasil Pemilu, setiap pihak diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian apa yang didalilkan. Namun untuk kepentingan pembuktian, MK dapat memanggil KPU provinsi, kabupaten dan/atau kota untuk hadir dan memberi keterangan dalam persidangan. Sedangkan untuk pembuktian perkara impeachment dibebankan kepada DPR sebagai pihak yang mengajukan pendapat dan Presiden dan/atau Wakil Presiden berhak memberikan bantahan terhadap alat bukti DPR serta mengajukan alat bukti sendiri.

Pasal 36 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menentukan alat bukti meliputi:

a. Surat atau tulisan

b. Keterangan Saksi

c. Keterangan ahli

d. Keterangan para pihak

e. Petunjuk; dan

f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

2019-09-08T12:43:01+00:00