Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Kata sumber hukum menurut Zevenbergen sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:

a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya.

b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku: hukum Perancis, hukum Romawi.

c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).

d. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.

e. Sebagai sumber terjadinya hukum: sumber yang menimbulkan hukum.

Sumber hukum formil hukum acara MK adalah ketentuan hukum positif yang mengatur hukum acara MK atau paling tidak terkait hukum acara MK. Selain UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat berbagai ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan wewenang MK. Berberapa UU lain yang juga menjadi sumber hukum dalam proses peradilan MK antara lain

1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Beserta Perubahannya)

4. Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

5. Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

6. Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

7. Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

8. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Untuk melengkapi ketentuan hukum acara dalam UU MK, Pasal 86 UU MK menyatakan bahwa MK dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur hukum acara MK meliputi:

  1. PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
  2. PMK No. 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara
  3. PMK No. 12/PMK/2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik
  4. PMK No. 15/ PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
  5. PMK No. 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  6. PMK No. 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
  7. PMK No. 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).
  8. PMK No. 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan
  9. PMK No. 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2019-09-06T12:02:32+00:00